Protokol BIM (Building Information Modeling), yang dikembangkan oleh Construction Industry Council (CIC) Inggris, adalah perjanjian hukum tambahan yang distandarisasi untuk meningkatkan kolaborasi proyek dan memperjelas hak serta kewajiban semua pihak yang terlibat. Protokol ini terutama digunakan pada BIM Level 2 dan diharapkan berkembang sesuai dengan kemajuan digital untuk mendukung BIM Level 3.

Protokol BIM dikembangkan sebagai tanggapan terhadap Strategi BIM Pemerintah Inggris yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan kolaborasi dalam proyek sektor publik pada tahun 2016. Strategi ini mengharuskan pengorganisasian informasi proyek dan aset dalam bentuk elektronik, sehingga diperlukan kerangka hukum untuk mendukung tujuan tersebut. Memenuhi persyaratan BIM Level 2 melibatkan penciptaan ruang 3D yang terstruktur dengan data yang terintegrasi dari berbagai disiplin ilmu, yang membutuhkan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Protokol BIM memiliki dua tujuan utama: 

1. Mempromosikan Kerja Kolaboratif: Ini dicapai dengan menjadikan peran Manajer Informasi sebagai keharusan, memastikan penerapan standar manajemen informasi, dan memungkinkan praktik kerja bersama sejak awal proyek. Manajer Informasi fokus pada manajemen data, menyelaraskan model dengan protokol, dan memastikan keamanan data tanpa menangani koordinasi atau deteksi benturan.
2. Memperjelas Hak dan Kewajiban: Protokol ini dilampirkan pada kontrak yang melibatkan pertukaran informasi dan data dalam proyek BIM, memastikan standar dan praktik yang konsisten di antara anggota tim proyek. Ini menciptakan hubungan kontraktual langsung antara pemberi kerja dan pemasok, tanpa menambah kewajiban di antara berbagai pemasok.

Protokol BIM bukanlah sekadar dokumen statis yang terpaku pada rak buku. Lebih dari itu, protokol ini merupakan alat yang dinamis dan fleksibel yang mendorong transformasi digital dalam industri konstruksi. Implementasinya menghadirkan manfaat yang tak ternilai, membuka jalan menuju: 

• Kolaborasi yang Harmonis: Protokol BIM bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan tim proyek sejak awal, memastikan semua pihak bekerja sama dengan tujuan yang sama. Hal ini dicapai melalui penetapan peran Manajer Informasi yang bertanggung jawab atas koordinasi data dan model, serta standardisasi proses pertukaran informasi.
• Hak dan Kewajiban yang Jelas: Protokol ini bagaikan peta yang memandu semua pihak yang terlibat dalam proyek BIM, mendefinisikan secara jelas hak dan kewajiban mereka. Hal ini meminimalisir risiko miskomunikasi dan perselisihan, membangun kepercayaan dan akuntabilitas antar pemangku kepentingan.
• Data Berkualitas Tinggi: Protokol BIM menetapkan standar kualitas data yang ketat, memastikan semua model dan informasi yang dihasilkan memenuhi ekspektasi tertinggi. Hal ini menjamin keandalan dan integritas data, sehingga meminimalisir kesalahan dan inkonsistensi dalam proses desain dan konstruksi.
• Efisiensi yang Terukur: Kolaborasi yang lebih baik, standar data yang jelas, dan definisi peran yang terarah, protokol BIM berkontribusi pada optimalisasi alur kerja proyek. Hal ini berujung pada penghematan waktu, biaya, dan peningkatan efisiensi secara keseluruh. 
• Inovasi yang Tak Terbatas: Protokol BIM menyediakan kerangka kerja yang fleksibel dan adaptif, memungkinkan penerapan teknologi baru dan proses inovatif dalam proyek konstruksi. Hal ini mendorong kemajuan industri dan membuka peluang untuk solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. 
  

Untuk menyesuaikan dokumen standar dengan proyek spesifik, Protokol BIM CIC mencakup dua lampiran yang dapat diedit:

• Appendix 1 - Model Production and Delivery Table: This Appendix lists all Building Information Models required by the employer at each stage of the project.
• Lampiran 2 - Persyaratan Informasi: Lampiran ini merinci standar manajemen informasi yang harus diadopsi untuk proyek tersebut.

Saat menerapkan Protokol BIM, prinsip-prinsip tertentu harus diperhatikan:

1. Semua pihak yang memproduksi BIM atas nama pemberi kerja harus memasukkan protokol ke dalam kontrak mereka.
2. Versi yang sama dari protokol dan lampiran harus digunakan di semua kontrak.
3. Wording dari Protokol BIM CIC harus tetap tidak berubah.
4. Protokol harus merinci semua Model Informasi Bangunan yang akan diproduksi oleh pihak yang dikontrak.
5. Lampiran harus diisi dengan informasi spesifik proyek.
6. Setiap perubahan dalam protokol dan lampiran harus diperlakukan sebagai variasi kontrak, mengikuti prosedur kontrol perubahan yang sesuai.

Seiring perkembangan industri menuju BIM Level 3 dan seterusnya, protokol BIM perlu terus beradaptasi dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan yang semakin kompleks. Diperlukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut untuk mengatasi tantangan kontraktual dan hukum yang muncul dari kolaborasi yang semakin intensif dan penggunaan teknologi yang canggih.

Protokol BIM adalah alat yang vital untuk mewujudkan kolaborasi yang efektif dan meningkatkan efisiensi proyek dalam industri konstruksi. Dengan menyediakan kerangka kerja yang jelas, standar yang terdefinisi, dan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi, protokol ini memainkan peran penting dalam mendorong transformasi digital dan memajukan masa depan industri konstruksi. 

Protokol BIM adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan di mana tim proyek bekerja sama dengan harmonis, data terjamin kualitasnya, proyek berjalan dengan efisien, dan inovasi berkembang pesat. Di era digital ini, protokol BIM adalah jembatan yang menghubungkan tim, data, dan teknologi, mengantarkan industri konstruksi menuju masa depan yang lebih cerah dan produktif.

Sumber: ​